1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap dokumen atau surat adalah cacat prosedur, tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku;

3. Menyatakan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri yaitu :

a) Nomor 18/Pid.B-Sita/2026/PN Bjb tanggal 14 Januari 2026;

b) Nomor 77/Pid.B-Sita/2026/PN Bjb tanggal 18 Februari 2026;

c) Nomor 91/Pid.B-Sita/2026/PN Bjb tanggal 23 Februari 2026;

d) Nomor 164/Pid.B-Sita/2026/PN Bjb tanggal 14 April 2026;

e) Nomor 165/Pid.B-Sita/2026/PN Bjb tanggal 14 April 2026; adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/107.c4.3/XII/RES.1.11/2025/Ditreskrimum tanggal 19 Desember 2025 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/107.f-4.3/II/RES.1.11/2026/Ditreskrimum tanggal 4 Februari 2026 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena didasarkan pada tindakan penyitaan yang dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

5. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan seluruh rangkaian penyidikan terhadap Pemohon yang didasarkan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/119/VIII/2025/SPKT/POLDA KALSEL tanggal 15 Agustus 2025;

6. Memulihkan hak Pemohon dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti keadaan semula (rehabilitasi);

7. Membebankan biaya perkara menurut hukum.